Pemerintah menetapkan target lifting minyak sebesar 600.000–605.000 barel per hari dan lifting gas sebesar 953.000–1.017.000 BOE (barrel oil equivalent) per hari. Selain itu, pemerintah mengasumsikan kestabilan harga minyak mentah Indonesia (ICP) di kisaran 60–80 dolar AS per barel.Dampak Perang Timur Tengah: APBN 2026 Dihadang Ketidakpastian Global, Pemerintah Siapkan Strategi Mitigasi
Jangkauan Tanggerang Selatan – APBN 2026 menjadi fokus utama pemerintah dan DPR dalam menghadapi tekanan besar akibat ketegangan geopolitik yang terus membara di Timur Tengah dan Eropa, yang berdampak pada perekonomian global, termasuk Indonesia. Pemerintah menyusun anggaran ini untuk memperkuat daya tahan fiskal dan melindungi masyarakat dari gejolak global yang terus berkembang.
Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 secara komprehensif. Tujuannya adalah menjaga kredibilitas dan efektivitas APBN di tengah ancaman fluktuasi harga energi, tekanan terhadap nilai tukar, serta pelemahan daya beli masyarakat akibat eskalasi konflik, terutama antara Israel dan Iran.
“Gejolak geopolitik berisiko tinggi terhadap rantai pasok dan harga komoditas strategis seperti minyak dan batu bara. Ini tentu berdampak langsung pada pengelolaan fiskal negara,” ujar Puan di Jakarta, Selasa (24/6/2025).
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2026, termasuk proyeksi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2–5,8 persen, inflasi 1,5–3,5 persen, serta kurs rupiah Rp16.500–Rp16.900 per dolar AS.
Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah menyatakan bahwa pertumbuhan yang kredibel di tengah ketidakpastian global harus realistis, sekitar 5,2 hingga 5,3 persen. “Tahun ini dan tahun depan tantangannya sama: ketidakpastian. Maka kita harus memasukkan dampak kondisi perang dalam RAPBN agar tetap kredibel,” tegasnya.
Fokus Anggaran: Ketahanan & Perlindungan Sosial
Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah tetap memfokuskan APBN. Untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, meskipun tantangan global meningkat.Ini mencakup ketahanan pangan dan energi, pendidikan gratis SD-SMP, kesehatan. Hingga program pengentasan kemiskinan seperti makan bergizi gratis dan koperasi Merah Putih.
“APBN harus menjadi shock absorber terhadap guncangan ekonomi global, sekaligus instrumen pembangunan yang berkeadilan,” tegas Sri Mulyani dalam Musrenbang Polri 2025.
Kemenkeu juga terus memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna mengantisipasi tekanan di sektor keuangan. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro. Menyebut pihaknya siaga penuh menghadapi dampak eskalasi konflik dengan kebijakan strategis dan respons fiskal yang adaptif.
Baca Juga : Cadangan Devisa RI Naik Jadi Rp 2.634 T Per Maret 2025
Penutup
APBN 2026 akan menjadi ujian bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara keberlanjutan pembangunan dan ketahanan ekonomi nasional. Dengan proyeksi geopolitik yang masih panas kebijakan fiskal Indonesia. Pemerintah dituntut untuk bersikap lebih fleksibel namun tetap terukur demi melindungi rakyat dari badai ekonomi global yang tidak menentu.
