Jangkauan Tangerang Selatan – Warga Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menolak membongkar portal besi yang menutup akses ke SMAN 3 Tangsel. Portal tersebut sengaja dibangun sebagai bentuk protes terhadap hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 yang dinilai tidak adil.
Aksi ini berlanjut dalam pertemuan warga dengan Satpol PP dan pihak pemerintah daerah, Kamis (3/7/2025). Namun, pertemuan itu berlangsung tegang. Warga bersikeras portal tetap ditutup hingga tuntutan mereka mendapat kejelasan.
“Kami tidak menutup jalan sepenuhnya. Tapi kami kecewa, anak-anak kami tidak diterima di sekolah yang berada tepat di lingkungan kami sendiri,” ujar salah satu tokoh warga dalam forum tersebut.
Tangisan Warga, Tanda Kekecewaan Mendalam
Dalam pertemuan itu, suasana haru tak terhindarkan. Seorang ibu menangis saat menyampaikan kekecewaannya.
“Bapak tidak merasakan apa yang kami rasakan,” ujarnya dengan suara gemetar.
Warga menilai, pihak sekolah dan pemerintah telah mengingkari kesepakatan awal saat pembangunan sekolah. Dulu, kata mereka, pembangunan SMAN 3 sempat meminta izin dan tanda tangan tokoh masyarakat setempat, dengan janji memprioritaskan anak-anak di lingkungan sekitar.
Satpol PP Tegaskan Penutupan Jalan Melanggar Aturan
Kepala Bidang Penegakan Hukum dan Perundang-Undangan Satpol PP Tangsel, Muksin Alfachry, mengatakan bahwa tindakan masyarakat menutup akses jalan melanggar aturan.
“Kami paham aspirasi masyarakat, tapi menutup jalan umum tidak bisa dibenarkan. Ini melanggar Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang Ketertiban Umum,” tegas Muksin.
Baca Juga : Kejari Siap Beri Hukuman Maksimal Kepada Predator Anak
Ia juga meminta agar pengurus RW menggelar musyawarah kembali dan mencarikan solusi tanpa harus menutup akses publik. Muksin menegaskan bahwa portal harus segera bongkar portal demi kepentingan bersama.
Latar Belakang: Aksi Demo Warga di SMAN 3
Sebelumnya, pada Rabu (2/7), puluhan Benda baru menggelar aksi protes di depan gerbang SMAN 3 Kota Tangsel. Warga sekitar sekolah membawa spanduk dan menyuarakan kekecewaan mereka terhadap sistem zonasi domisili yang dianggap merugikan.
Banyak warga menduga sistem SPMB jalur domisili tidak transparan, karena anak-anak mereka gagal masuk meskipun secara geografis sangat dekat dengan sekolah.
Penutup: Jalan Tengah Masih Mencari
Persoalan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah. Masyarakat, pihak sekolah, dan otoritas terkait berdialog untuk menemukan jalan tengah agar mereka dapat mendengarkan aspirasi masyarakat tanpa mengganggu ketertiban umum.
